Monthly Archives: April 2015

MABUK KARENA BERITA

 

Satu lagi pelajaran yang dapat saya petik dari mengikuti Rapat Kerja Nasional pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Rakornas PTM) se Indonesia yang dilaksanakan di Mataram pada 17-19 April 2015 yang lalu, yakni  bahwa kita bisa dibuat kisruh hanya oleh sebuah berita yang sumber dan dasarnya kurang jelas. Bahkan sebagai akademisi sekalipun, yang seharusnya terbiasa melakukan chek and crosschek pada setiap data yang miliki.

Ceritanya begini. Pada awal Juli 2014 yang lalu, ada sebuah pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa, lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi C tidak dapat melamar sebagai CPNS. Artinya, hanya mereka yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi B atau A saja yang dapat melamar menjadi CPNS. Berita itu dimuat oleh salah satu media online, dengan mengutip pernyataan Kepala Bidang Perencanaan Sumberdaya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang intinya menyatakan bahwa lulusan dari universitas terakreditasi C tidak dapat melamar sebagai CPNS. Bahkan sang pejabat menyatakan bahwa, lulusan dari universitas terakreditasi C disilahkan melamar formasi CPNS untuk SLTA jika ada instansi yang membutuhkan.

Sontak tentu pernyataan itu menuai reaksi luas dari kalangan perguruan tinggi. Ada beberapa penyebabnya, antara lain, pertama, seolah-olah Kementerian PAN-RB melakukan seleksi terhadap lembaga perguruan tingginya, bukan person calon CPNSnya. Kedua, si pejabat yang membuat pernyataan, ternyata tidak menyebutkan dasar hukum kebijakan itu sebagai sumber aturannya. Dan ketiga, penyebutan istilah “universitas terakreditasi” adalah pernyataan yang tidak berlaku umum, karena istilah akreditasi hanya dapat dibedakan menjadi akreditasi program studi dan akreditasi institusi. Artinya isitilah “universitas akreditasi” itu membingungkan  maksudnya, apakah hanya untuk universitas saja ?, ataukah yang dimaksud itu akreditasi institusi ?, atau mungkin akreditasi program studinya.

Menariknya, kekisruhan itu tidak hanya berhenti sampai pada istilah yang digunakan, akan tetapi melebar ke perbincangan ketidak-adilan kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah, menjadi tarik ulur kepentingan antara pulau Jawa yang akreditasi di perguruan tingginya lebih mapan, dengan akreditasi di luar pula Jawa. Isu itu juga bertahan cukup lama dalam banyak pertemuan dan diskusi di perguruan tinggi maupun antar perguruan tinggi.

Pada saat Rakornas PTM di Mataram pada bulan April 2015 yang lalu, soal peringkat akreditasi minimal B itu kembali mencuat sehingga menjadi isu hangat. Sebagian besar  pimpinan PTM yang berbicara di forum itu, menyinggung tentang kebijakan akreditasi tersebut. Lucunya, pihak Majlis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang merupakan coordinator PTM se Indonesia, dan menjadi penyelenggara acara Rakornas, tampak adem ayem saja menanggapi isu tersebut.

Usut punya usut, ternyata kebijakan bahwa  lulusan dari program studi atau perguruan tinggi terakreditasi C tidak dapat melamar sebagai CPNS, hanya merupakan isu, atau lebih tepat adalah wacana, yang diblow-up oleh media massa. Ada yang menyatakan bahwa telah ada Peraturan Menteri PAN RB nomor 14 tahun 2014 yang mengatur hal tersebut. Padahal setelah ditelusuri, Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2014 itu mengatur hal yang lain. Pihak Kementerian PAN RB pun, melalui  Wakil Menteri PAN-RB saat itu, telah membantah adanya kebijakan seperti itu.

Dari kejadian itu tampak bahwa, sebagian besar orang perguruan tinggi, mudah sekali terpancing dengan isu-isu yang dimuat di media massa, bahkan dengan penuh keyakinan disampaikan dalam forum Rakornas dengan penuh semangat dan berapi-api. Tampaknya masyarakat akademik kita sedang panik, karena terlalu banyaknya aturan yang dibuat pemerintah untuk membatasi ruang gerak pendidikan tinggi. Mungkin juga masyarakat kita sedang sakit, bahkan sakit itu telah merambah ke dunia perguruan tinggi, sehingga masyarakat dengan mudah percaya dan terpancing berbagai isu yang belum jelas sumber dan dasarnya. Masyarakat kita telah mulai kehilangan pijakan sistem nilai, sehingga menjadi masyarakat yang gamang. Meminjam istilah yang digunakan Prof Dr. Sjafri Sairin, antropolog dari Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa masyarakat yang sakit itu gampang mabuk. Beliau mengatakan bahwa, jika masyarakat umum mabuk karena minuman keras, maka kita (masyarakat akademik) bisa mabuk karena apa saja, termasuk mabuk karena “meminum” berita yang tidak jelas asal muasalnya …………………..